Oleh:
Zaki ‘Ulya, S.H., M.H
(Alumni Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Program Studi Magister Ilmu Hukum)
A. Pengantar
Menjelang Pemilukada Aceh yang akan digelar pada April 2012, masih susah ditebak wahana politik yang akan terjadi ke depan. Hal tersebut tercermin dari pengalaman ke belakang yang terjadi, dimana perseturuan DPRA dengan KIP, hingga munculnya komplain kerugian hak konstitusional para calon kepala daerah, baik dari Parpol maupun gabungan Parpol hingga calon perseorangan. Potensi rawan keamanan menjelang pemilukada juga telah terendus hingga ke tingkat pemerintah pusat. Bahkan Kapolda Aceh bertekad akan mengawal pemilukada dengan aman dan tertib hingga selesai.
Selain itu, perlu diketahui bahwa akibat dari penundaan pemilukada yang begitu lama mengakibatkan beberapa kepala daerah baik Gubernur Aceh hingga beberapa Bupati dan Walikota di kabupaten/kota digantikan oleh Penjabat (Pj). Baru-baru ini sebagaimana diketahui dan diberitakan ke media cetak dan elektronik lokal bahwa posisi Gubernur Aceh telah digantikan dari Irwandi Yusuf kepada Tarmizi A. Karim, yang notabene adalah mantan Bupati Kabupaten Aceh Utara.
Pergantian posisi kepala Pemerintahan Aceh tersebut mengindikasikan telah beralihnya tongkat estapet kepemimpinan sebelumnya kepada pemimpin yang baru. Dengan banyaknya harapan yang diembankan kepada Tarmizi A. Karim selaku Pj Gubernur Aceh yang masa jabatannya hingga pelaksanaan pemilukada berakhir.
Muhammad Nazar, mantan Wakil Gubernur Aceh menyatakan harapan yang diusungkan kepada Tarmizi A. Karim agar tidak merubah susunan program yang ada, namun menjalankan dan menyukseskan pemilukada dengan aman dan damai. (Serambi Indonesia/10-02-2012)
B. Pemimpin Baru & Tugas Baru
Sebagaimana kata bijak yang sering didengar, “di dalam kekuatan yang besar akan mendatangkan tanggung jawab yang besar”. Hal tersebut menggambarkan peran dan tugas Tarmizi A. Karim sebagai Pj Gubernur Aceh yang baru. Salah satu tugas berat yang menanti adalah mengawal demokrasi yang sudah terbangun dan menyukseskan pemilukada medium April 2012.
Proses pemilihan Tarmizi A. Karim sebagai Pj Gubernur Aceh, menggantikan posisi Irwandi Yusuf tidak lepas dari usul dari pihak DPRA sendiri yang melihat prestasi Tarmizi A. Karim sebagai Bupati Kabupaten Aceh Utara dinilai sukses, dan dinilai sebagai sosok yang dekat dengan ulama. (Serambi Indonesia/ 9/02/2012)
Selain banyaknya harapan yang diembankan di pundak seorang Tarmizi A. Karim, beliau juga menekankan akan tetap besikap netral dalam menyukseskan pelaksanaan pemilukada ke depan. Walaupun beliau di satu sisi juga akan ikut berkompetisi dalam pelaksanaan pemilukada ke depannya, tekad beliau untuk bersikap netral layak diberikan “standing applaus”, walau secara faktanya masih menunggu perkembangan selama kepemimpinannya tersebut.
Bercermin dari sosok B.J. Habibie yang pernah menjadi Presiden menggantikan Soeharto pada awal reformasi, dimana Habibie pada masanya juga melaksanakan tugas yang dapat dinilai sama dengan Tarmizi A. Karim, yaitu mengawal Demokrasi dan menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 1999. Susasana menegangkan juga dirasakan oleh Habibie menjelang pemilu tahun 1999, dimana masih banyaknya para pihak yang meragukan kredibilitas seorang Habibie dalam memimpin roda pemerintahan transisi. Berbanding saat ini, dimana Tarmizi A. Karim mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kalangan termasuk dari Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, selaku pemimpin Aceh sebelumnya bahkan hingga MPU dan beberapa organisasi Islam meyakini sosok dari Tarmizi A. Karim.
Adapun tugas baru dari Tarmizi A. Karim selaku Pj. Gubernur Aceh dalam waktu dekat ini adalah merealisasikan anggaran APBA untuk dialokasikan ke pelaksanaan pemilukada. Dimana DPRA menargetkan dalam waktu dekat RAPBA sudah dapat disahkan. Artinya, dengan adanya kesepakatan dan deal politik dari kedua lembaga tersebut (DPRA dan Gubernur) maka pelaksanaan pemilukada akan cepat dilaksanakan secara bertahap. Dimana anggaran sudah dapat digunakan.
Selain masalah anggaran, tugas Pj. Gubernur Aceh saat ini juga mengawal keamanan di Aceh. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa tindak pidana, baik pidana secara umum yang begitu marak hingga tindak pidana pemilu, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu guna menggagalkan pemilukada. Pemberitaan di berbagai media mengenai potensi tingkat keamanan di Aceh pra pemilukada makin meningkat. Dimulai dari kejadian ledakan granat hingga aksi teror terhadap Tim Sukses Calon Gubernur maupun Bupati/Walikota.
Koordinasi kelembagaan antara Pj. Gubernur dengan pihak keamanan baik unsur TNI maupun Polri (Kapolda Aceh) sangat diperlukan dalam menangani maraknya kasus pengacauan keamanan tersebut. Hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan jadwal jaga malam di tingkat gampong.
Selain kaitannya dengan masalah keamanan di Aceh, prihal yang wajib difokuskan oleh Pj. Gubernur saat ini adalah menjalankan program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Irwandi Yusuf selaku mantan Gubernur Aceh, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik hingga program kesehatan baik JKA maupun program lainnya yang dinilai baik bagi masyarakat di Aceh.
Oleh karena itu, Pj. Gubernur Aceh diharuskan siap dengan segala kondisi baik yang terjadi maupun kondisi yang akan terjadi. Penanggulangan “bahaya” dari awal dalam mengawal demokrasi sangat dibutuhkan, dimana tidak hanya dalam bentuk regulasi baru semata, namun dari tindakan yang nyata. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi Aceh dapat dirasakan oleh semua pihak. Bentuk tujuan pendidikan demokrasi yang paling utama adalah merealisasikan perlindungan, pengakuan, dan penataan hak asasi warga negara dalam berpolitik. Salah satu arena politik yang dapat diikuti oleh masyarakat adalah pelaksanaan pemilu/pemilukada. Dan, pemilukada yang baik adalah pemilukada yang aman dan damai serta menjadi tanggung jawab Pj. Gubernur Aceh khususnya maupun masyarakat Aceh secara umumnya. []
